Geliat Perikanan di Bolaang Mongondow Selatan

SEJAK ditetapkannya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai daerah otonom yang baru, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah tersebut untuk mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara arif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kabupaten yang baru terbentuk ini memiliki luas 1.615,86 km2 dengan jumlah penduduk 54.751 jiwa. Semua kecamatan berada di pesisir Teluk Tomini dengan panjang garis pantai 290 km (termasuk 2 kecamatan pesisir di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur).

Potensi Perikanan

Di Kecamatan Pinolosian Timur terdapat 9 desa dimana hampir semuanya memiliki wilayah pesisir. Potensi penangkapan ikan di sungai 16 ha, potensi budidaya di kolam 30 ha, sawah/mina padi 50 ha, tambak 900 ha dan laut 1.700 ha. Di Kecamatan Pinolosian Tengah terdapat 5 desa dan hampir semua desa-desa tersebut memiliki wilayah pesisir. Potensi penangkapan ikan di danau 25 ha dan sungai 16 ha, potensi budidaya di kolam 70 ha, sawah/mina padi 100 ha, tambak 900 ha dan laut 1.700 ha. Di Kecamatan Pinolosian terdapat 8 desa dan kesemuanya memiliki wilayah pesisir. Potensi penangkapan ikan di sungai 20 ha, potensi budidaya di kolam 50 ha, sawah/mina padi 65 ha, tambak 700 ha dan laut 198 ha. Di Kecamatan Bolaang Uki terdapat 18 desa yang kesemuanya memiliki wilayah pesisir. Potensi penangkapan ikan di sungai 15 ha, potensi budidaya di kolam 105 ha, sawah/mina padi 140 ha, tambak 650 ha dan laut 1.800 ha. Di Kecamatan Posigadan terdapat 14 desa. Potensi penangkapan ikan di sungai 45 ha, potensi budidaya di kolam 45 ha, sawah/mina padi 60 ha, tambak 30 ha dan laut 1.500 ha (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow, 2007).

Produksi Perikanan

Produksi perikanan tangkap di perairan Teluk Tomini, Bolaang Mongondow tahun 2004 sebesar 10.588,4 ton, 2005 sebesar 8.787,5 ton dan 2006 sebesar 8.633,6 ton. Di kabupaten ini terdapat infrastruktur pelabuhan/TPI/PPI yaitu TPI Pinolosian, TPI Popodu, TPI Salongo dan PPI Dodepo (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow, 2007).

Menurut hasil kajian oleh Kepel (2007) melalui SUSCLAM Project (IUCN-CIDA) menunjukkan bahwa di semua kecamatan di kabupaten ini memiliki potensi kelautan dan perikanan yang prospektif untuk dapat dikembangkan. Perahu yang digunakan umumnya perahu kecil dengan menggunakan dayung dan layar dan ada pula yang sudah bermotor. Jenis-jenis alat tangkap yang digunakan yaitu ‘’soma pajeko’’ (small purse seine), jaring insang hanyut dengan perahu ‘’pamo’’, jaring insang tetap, jaring insang lingkar dengan perahu londe, pancing tonda, pancing tuna, dan pancing tegak dengan perahu londe. Ikan-ikan hasil tangkapan antara lain malalugis, tongkol, kembung, selar, ikan terbang, ‘’cendro’’, kerapu, kuwe, ‘’lolosi’’, kakap merah, kakap putih, cakalang, dan madidihang.

Di Kecamatan Pinolosian Timur, aktivitas perikanan tangkap yang paling besar terdapat di Desa Matandoi dengan jumlah nelayan 40 orang. Di desa ini terdapat 32 unit bagan, 8 unit pajala (jaring kantung), 80 perahu dan rumpon (rakit) 60 unit. Rumpon-rumpon tersebut digunakan untuk menangkap ikan malalugis, deho dan tuna. Saat ini, produksi tuna sekitar 400-500 ton/tahun. Adapun aktivitas budidaya yaitu karamba jaring apung (KJA) untuk ikan kerapu di Pulau Pondang Kecil yang dikelola oleh perusahaan. Jumlah KJA 32 unit dengan areal budidaya seluas 3 ha.

Di Kecamatan Pinolosian Tengah, usaha perikanan tangkap yang paling besar terdapat di Desa Torosik dengan jumlah nelayan 125 orang. Di desa ini terdapat 72 perahu, 22 unit bagan, sekitar 100 unit pancing dan 15 unit jaring insang tetap untuk menangkap ikan batu. Di desa ini juga terdapat budidaya KJA 2 unit yang dikelola oleh 25 orang dengan produksi 6.000 ekor/panen.

Di Kecamatan Pinolosian, kegiatan penangkapan ikan yang paling besar terdapat di Desa Linawan dengan jumlah nelayan 140 orang. Di desa ini terdapat 140 katinting, 12 unit jaring insang tetap, 5 unit soma giop, 45 unit pancing tuna dan alat tangkap nener. Di Desa Tabilaa terdapat 16 unit bagan untuk menangkap ikan teri. Di Desa Linawan terdapat budidaya KJA untuk ikan kerapu dan juga memiliki pengolahan ikan ‘’roa gepe’’ dengan 30 pekerja. Setiap hari menghasilkan sekitar 100 ‘’gepe’’ (jepit) dimana 1 ‘’gepe’’ terdapat 20 ekor ikan. Penjualan ikan yaitu ke pedagang pengumpul di Molibagu dan selanjutnya dijual ke Manado. Di Desa Lungkap ada 1 unit pengolahan ikan ‘’roa gepe’’ dengan 12 pekerja dan di Desa Pinolantungan ada 1 unit pengolahan ikan ‘’roa gepe’’ dengan 30 pekerja. Di Desa Tabilaa memiliki pengolahan ikan asin dan ikan kering yaitu ikan teri. Selain itu ikan asin diproduksi di Desa Matandoi, Desa Posilagon dan Desa Tobayaga sebanyak 100 kg/hari.

Di Kecamatan Bolaang Uki, penangkapan ikan yang paling besar dilakukan di Desa Dodepo dengan jumlah nelayan 128 orang. Jumlah katinting 82 unit yang menggunakan jukung/perahu pelang kecil dan perahu yang masih menggunakan dayung yaitu 6 unit. Ikan yang ditangkap adalah malalugis dengan menggunakan pajeko sebanyak 5 unit. Satu unit pajeko memiliki 20-35 masanae. Pajeko tersebut memiliki rumpon dan untuk 1 pajeko memiliki 6 rumpon. Di desa ini terdapat 1 pabrik es dengan kapasitas produksi 5 ton (500 balok es/hari). Selain itu di desa ini ada 2 kelompok pembudidaya rumput laut dimana masing-masing kelompok terdapat 10 orang.

Di Kecamatan Posigadan, penangkapan ikan yang paling besar dilakukan di Desa Mamalia 1 dengan 3 kelompok nelayan yang masing-masing 10 orang. Untuk Desa Mamalia I, Desa Mamalia II dan Dewa Luwoo jumlah nelayan total sebanyak 100 orang. Jenis-jenis alat tangkap yang digunakan adalah ‘’soma pajeko’’ 3 unit, jaring insang hanyut 19 unit dengan perahu ‘’pamo’’, jaring insang tetap 27 unit, jaring insang lingkar 15 unit, pancing tonda 38 unit, pancing tuna 24 unit, dan pancing tegak 34 unit dengan perahu londe. Selain itu terdapat pancing tuna dan 10 unit rumpon yang dimiliki 5 orang untuk menangkap malalugis. Pengambilan teripang dilakukan di sepanjang pesisir kecamatan ini.  

Permasalahan

Masalah yang dihadapi oleh nelayan di sepanjang pesisir kabupaten ini yaitu adanya penurunan ukuran ikan hasil tangkapan dimana pada November hingga Desember yang ditangkap adalah juvenil sedangkan pada Februari hingga Juni yang ditangkap adalah ikan yang berukuran 6-9 ekor/kg, serta ditangkapnya ikan cakalang berukuran kecil (baby cakalang/’’maesang’’) dan tuna berukuran kecil (‘’babida’’) dengan berat 8-10 kg/ekor.

Selain itu ada juga permasalahan lainnya yaitu kecilnya modal usaha untuk pengembangan usaha penangkapan ikan/operasi penangkapan, sangat terbatasnya rantai dingin/pabrik es, relatif jauhnya pangkalan bahan bakar minyak (BBM) untuk minyak tanah, dan relatif tingginya harga minyak tanah dimana 98% nelayan masih menggunakan bahan bakar tersebut.

Isu dan Strategi Pengelolaan Isu pokok dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan antara lain masalah kemiskinan yang juga merupakan fenomena yang ada pada sebagian besar nelayan di negara kita. Untuk itu perlu diperkuat terus pemberdayaan masyarakat nelayan guna dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui penguatan kelembagaan dan memberikan kemudahan untuk dapat mengakses terhadap modal, teknologi, informasi dan pasar.

Sebagai kabupaten baru, data merupakan isu penting dalam menunjang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Saat ini basis data belum memadai karena riset yang telah dilakukan masih bersifat parsial dan belum menyeluruh, komprehensif, bersifat time-series dan basis data tersebut tersebar pada berbagai institusi. Untuk itu diperlukan review dan kompilasi terhadap data yang ada. Basis data sangat penting sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan strategis dalam rangka pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Riset dan informasi merupakan isu yang penting karena masih belum memadai data dan informasi yang tersedia. Untuk itu perlu dilaksanakan riset serupa pengumpulan data penangkapan dan usaha dalam kaitannya dengan pengkajian stok (jenis-jenis, jumlah, nilai komersial, dan kemampuan untuk eksploitasi), eksplorasi sumberdaya perikanan baru, kondisi oseanografi dan meteorologi, serta dasar laut (batimetri, tipe substrat, produktivitas primer dan sebagainya). Jadi perlu dilakukan riset terpadu serta langkah-langkah pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat pesisir.

Isu yang tidak kalah pentingnya adalah operasional pengelolaan yang terdiri dari penataan kewenangan, prasarana dan sarana, dan pembinaan. Sampai saat ini masih sering terjadi interpretasi yang keliru terhadap kewenangan terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Jadi perlu adanya penyempurnaan perangkat perundang-undangan dan sosialisasi peraturan yang ada kepada semua pihak yang terkait. Selain itu diperlukan prasarana dan sarana dalam menyediakan modal usaha, sarana penangkapan dan prasarana pendukung lainnya. Pembinaan bagi masyarakat nelayan sangat dibutuhkan, berupa pelatihan, penyuluhan dan magang.

Tata ruang wilayah juga merupakan isu penting mengingat pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan tergantung dari upaya pemanfaatan ruang secara optimal dengan penetapan batas yang jelas bagi berbagai kegiatan dan mengutamakan orientasi pasar dengan dukungan kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk. Untuk itu upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah menetapkan batas-batas yang jelas untuk pemanfaatan ruang kawasan budidaya dan kawasan lindung, mengembangkan pusat pelayanan yang disinergikan dengan pengembangan pusat ekonomi, meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan kerjasama dengan kawasan lain untuk pemasaran dan perdagangan produk perikanan, memanfaatkan gugus pulau untuk pemanfaatan terbatas (wisata bahari), mengembangkan sentra-sentra usaha perikanan yang berpotensi dan berorientasi pasar, mengembangkan prasarana dan sarana wilayah, meningkatkan arus investasi dalam dan luar negeri dengan menciptakan iklim usaha dan jaminan keamanan berinvestasi, serta mengembangkan kawasan prioritas yang diharapkan menjadi prime mover.

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan juga merupakan isu penting yang mencakup relatif besarnya potensi sumberdaya tersebut, kemiskinan nelayan dan keberpihakan kepada masyarakat pesisir. Potensi sumberdaya ini berkaitan dengan pemanfaatan secara optimal karena jika tidak demikian maka dapat terjadi degradasi sumberdaya ini bahkan menyebabkan tangkap lebih. Jadi perlu dijaga kelestarian sumberdaya tersebut yang sesuai dengan Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab.

Faktor sumberdaya manusia yang berkaitan dengan pengawasan juga merupakan isu penting karena terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pengawas. Jadi perlu diangkatnya tenaga pengawas yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta peningkatan kualitas SDM. Kearifan lokal juga merupakan faktor penentu dalam pengawasan. Isu yang berkaitan dengan aspek ini adalah terbatasnya informasi mengenai kearifan lokal yang hidup di masyarakat.

Selanjutnya isu industri perikanan mencuat ke permukaan yang terdiri dari antisipasi peningkatan daya saing, terbatasnya kemampuan SDM dan informasi pasar yang kurang transparan. Untuk menanggulangi berbagai isu tersebut maka diperlukan akreditasi karena dengan demikian produk-produk perikanan yang bersertifikat dari laboratorium yang terakreditasi memiliki jaminan dan daya saing yang lebih besar, terutama untuk ekspor.
Selain itu perlu dilakukan pemeliharaan lingkungan laut dan pengelolaan wilayah pesisir dari degradasi sebagai isu lingkungan. Pencegahan dan penindakan dilakukan bagi penangkapan ikan yang dilarang, seperti penggunaan sianida, bahan peledak, dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah.

Perlu juga dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan isu potensi konflik karena isu tersebut sangat mempengaruhi pola bisnis dan investasi. Juga upaya-upaya untuk mengubah potensi konflik tersebut menjadi arena kerjasama dengan menggunakan fasilitas berupa kegiatan-kegiatan edukasi, sosialisasi, negosiasi, koordinasi, integrasi, dan regulasi.

Isu yang lain adalah masih cukup luasnya perairan pesisir yang dapat dikembangkan untuk budidaya laut, kawasan pesisir untuk budidaya tambak, dan masih cukup tersedianya benih dari biota-biota yang dapat dibudidayakan. Pengembangan budidaya laut, antara lain ikan kerapu, kuwe, beberapa jenis kerang, teripang, dan rumput laut. Untuk budidaya tambak adalah ikan bandeng, udang windu dan kepiting. Sebagian dari komoditas-komoditas yang dibudidayakan tersebut diarahkan untuk tujuan ekspor. 

Konsep Agrotechnopreneurship dan Ekonomi Lokal

Dalam rangka memajukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menjadi kabupaten yang maju, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu pengembangan kewirausahaan melalui penerapan Konsep Agrotechnopreneurship. Konsep ini didasarkan pada basis ekonomi antara lain kelautan dan perikanan. Pengembangannya berbasis pada sumberdaya terbarukan, adanya peluang keberlanjutan yang tinggi, memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang dengan sektor-sektor lain, berpusat di wilayah pesisir, dan memenuhi kebutuhan dasar manusia.
Penerapan konsep ini dilakukan dengan menetapkan klaster komoditas sehingga penanganannya dilakukan secara komprehensif mulai dari produksi, penanganan dan pengolahan pasca panen, pemasaran, termasuk jaringan distribusi. Hal ini dilakukan karena dapat memberikan nilai tambah, efisiensi, produktivitas, kontinuitas, dan daya tarik untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing. Jaringan kerja dalam konsep ini terkait dengan network ventura (pemerintah daerah, industri, dan bank), perguruan tinggi, dan tenaga kerja baru.

Hal ini yang mendorong pengembangan ekonomi lokal yang didasarkan pada pendayagunaan sumber daya (manusia, alam, dan kelembagaan) lokal. Pengembangan ekonomi lokal juga menitikberatkan pada pembangunan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja yang dirancang dan dilaksanakan secara berbeda-beda untuk setiap wilayah, sesuai dengan kondisi dan potensi dari masing-masing wilayah, serta peran aktif dari masyarakat, pemerintah lokal, dan swasta.

Jadi dengan adanya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup tinggi di daerah ini, yang ditunjang dengan identifikasi isu dan penetapan strategi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan menerapkan konsep agrotechnopreneurship dalam rangka mengembangkan ekonomi lokal maka kontribusi nyata dari hasil pengelolaan sumberdaya tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan kesepakatan dan komitmen dari semua pihak agar supaya dengan adanya sinergitas dari pihak-pihak tersebut maka diharapkan akan diperoleh manfaat yang sebesar-besar bagi kesejahteraan masyarakat di kabupaten yang baru terbentuk ini.#

Sumber :

Rene Charles Kepel
(Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan Dosen Program Pascasarjana Unsrat)

http://mdopost.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=7282&Itemid=9

21 Oktober 2008